BANUA BAKABAR – Dewan Pengupahan (DEPE) Kalimantan Selatan, dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti, S.Sos., M.Si, berkunjung melihat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang (KITB). Suatu kawasan yang mencoba mengadopsi standar global, mengusung visi layaknya Shenzhen di Indonesia (6/7/2026).
Kawasan seluas ribuan hektare, memadukan sektor padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Visi besarnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan institusi pendidikan difokuskan pada penyiapan SDM lokal, agar tidak menjadi penonton di rumah sendiri.
Pihak manajemen KITB menyambut rombongan Dewa Pengupahan Kalimantan Selatan dan memberikan kesempatan berdialog. Sejumlah poin strategis dari realisasi dan arah pembangunan kawasan tersebut dipaparkan, termasuk pemberdayaan lahan dan warga terdampak, komitmen pemerintah terhadap dukungan Infrastruktur kawasan, yang ditopang jaringan gas bumi (LNG) guna menunjang efisiensi energi bagi operasional pabrik, serta fasilitas pendukung lain seperti penyediaan air bersih dan kawasan rest area terintegrasi.
Turut hadir dalam kunjungan Dewan Pengupahan, Ketua DPP Apindo Kalimantan Selatan, Winardi Sethiono, serta sejumlah pengurus lainnya, antara lain Abdul Haris Makkie, IBG Dharma Putra, Noorhalis Majid dan Herlina.
Winardi mengatakan, seandainya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah dicanangkan dan direncanakan Pemprov Kalimantan Selatan ditangani dan diurus secara serius, pasti tidak kalah dengan Industripolis Batang (KITB). Kawasan seperti ini sangat penting dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan di daerah. Apindo akan terus mendorong dan mendukung, apabila Pemprov serius menciptakan KEK di Kalimantan Selatan. Potensi kita sangat besar, tidak kalah dengan Batang, kita punya segalanya dan itu sangat menarik bagi para investor.
Dialog antara Dewan Pengupahan dengan manajemen Industripolis Batang, berlangsung sangat menarik. Sejumlah pertanyaan dan rasa penasaran menyelimuti peserta, menggali berbagai isu, mulai dari sejarah awal lahirnya gagasan KEK, dinamika pengolahan lahan, sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta lembaga pendidikan dan tantangan dalam penyediaan 70% tenaga kerja lokal yang menjadi syarat dari KEK.
Industri padat karya, menjadi target utama, agar penciptaan lapangan kerja agar benar-benar terjadi. Hanya saja, tenaga kerja banyak yang “kaget”, baru bekerja 3 bulan sudah minta berhenti. Bukan karena gaji atau fasilitas, melainkan problem etos, semangat dan motivasi kerja. Hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam upaya penyerapan tenaga kerja lokal, sebab perusahaan memerlukan tenaga kerja yang berdedikasi, memiliki motivasi serta tekun dengan pilihan pekerjaannya.
Mungkinkah KEK seperti di Batang juga hadir di Kalimantan Selatan? Lagi-lagi Winardi Sethiono mengatakan, sangat mungkin, asal ada keseriusan dari Pemerintah Daerah, terutama serius untuk menggali peluang dan kesempatan dengan “rajin” mendatangi pemerintah pusat, termasuk ia mempertanyakan peran anggota DPR RI wakil Kalimantan Selatan yang duduk di Senayan, apa perannya dalam memperjuangkan Kalimantan Selatan agar sama seperti Jawa Tengah, memiliki 9 KEK yang tentu berfungsi menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. (nm)
