BANUA BAKABAR, Jakarta – Ratusan massa yang tergabung dalam Front Pemuda Kalimantan & Sumatera menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT PLN (Persero) Pusat, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap masih terjadinya pemadaman listrik bergilir dan gangguan pasokan listrik (blackout) yang dinilai merugikan masyarakat di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera.
Massa yang datang menggunakan sejumlah bus dan kendaraan bak terbuka langsung memadati kawasan kantor PLN. Mereka sempat memblokir akses pintu masuk utama sebagai bentuk tekanan agar aspirasi segera mendapat perhatian dari manajemen perusahaan.
Di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian, demonstran juga melakukan aksi simbolis dengan memasang spanduk besar bertuliskan “Kantor Ini Disegel” di pagar Kantor PLN Pusat. Sejumlah poster dan spanduk bernada kritik terhadap kinerja manajemen PLN turut dibentangkan, termasuk spanduk bergambar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dengan tulisan “Dirut Makin Kaya, Rakyat Tetap Susah”.
Dalam orasinya, massa menilai pemadaman listrik yang berulang telah mengganggu aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga roda perekonomian di berbagai daerah di Kalimantan dan Sumatera. Karena itu, mereka mendesak adanya langkah konkret dari pemerintah maupun manajemen PLN.
Melalui mimbar bebas, Front Pemuda Kalimantan & Sumatera menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, mereka meminta Direksi PT PLN (Persero) menyampaikan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat terkait penyebab pemadaman listrik bergilir, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta jaminan agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
Kedua, mereka mendesak aparat penegak hukum bersama lembaga pengawas yang berwenang untuk melakukan audit, pemeriksaan, dan investigasi secara menyeluruh terhadap tata kelola operasional serta dugaan kelalaian dalam penyelenggaraan sistem kelistrikan PLN. Menurut mereka, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Ketiga, massa meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot jajaran Direksi PT PLN (Persero) apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak aksi berlangsung kondisi pemadaman listrik di Kalimantan dan Sumatera masih terus terjadi.
“Kami meminta seluruh pihak yang berwenang segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban akibat buruknya pelayanan kelistrikan,” tegas koordinator aksi dalam orasinya.
Meski aksi berlangsung selama beberapa waktu, tidak ada satu pun anggota direksi PLN yang turun langsung menemui para demonstran. Setelah melalui proses negosiasi, sebanyak 10 orang perwakilan massa akhirnya diterima untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak PLN.
Aksi berjalan dalam pengamanan aparat kepolisian dan berlangsung tertib hingga selesai. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari PT PLN (Persero) terkait tuntutan maupun aksi penyegelan simbolis yang dilakukan oleh Front Pemuda Kalimantan & Sumatera. (Ahmad Fahrizali)
